MASALAH POKOK PEMBANGUNAN

MASALAH-MASALAH POKOK DALAM PEMBANGUNAN

DISTRIBUSI PENDAPATAN

8 sebab yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSB menurut Irma Adelman & Chynthia Taft Morris (1973) yaitu :

1.   Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunya pendapatan perkapita.

2.  inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secraa proposional dengan pertambahan produksi barang-barang.

3.  ketidakmerataan pembangunan anta daerah

4.  investasi yang sangat banyak dalam proyek –proyek yang pada modal sehingga persentase pendapatan modal dari harta bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah

5.  rendahnya mobilitas sosial

6.  pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7.  memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang eskpor NSB

8.  hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan , industri rumah tangga.

Distribusi Pendapatan Perorangan

Ukuran distribusi pendapatan perorangan (personal distiribution) merupakan ukuran yang paling umum digunakan para ekonom. Ukuran sederhana ini menunjukkan hubungan antara individu dengan pandapatan total yang mereka terima

Distribusi Fungsional

Ukuran distribusi fungsional atau distribusi pangsa faktor produksi menjelaskan pangsa (share) pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Disamping memandang individu sebagai kesatuan yang terpisah, teori ukuran distribusi pendapatan fungsional tersebut menyelidiki persentase yang diterima tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase dari pendapatan nasional yang terdiri dari sewa, bunga dan laba.

Sayangnya, relevansi teori fungsional ini dilemahkan oleh kegagalannya dalam memperhitungkan peranan dan pengaruh penting dari kekuatan-kekuatan ”non-pasar” seperti kekuatan untuk memnentukan harga-harga faktor produksi misalnya perjanjian bersama antara para pekerja dan kekuatan para monopolis atau tuan tanah dalam menetapkan tingkat upah.

Pertumbuhan ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Akumulasi modal

Akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari pendapatan untuk diinvestasikan guna menigkatkan output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal juga Akan menambah sumber daya baru atau meningkatkan sumber daya yang telah ada.

2. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan (ledakan penduduk) tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyaknya sumber daya manusia berarti banyak juga yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengangguran di Indonesia. Karena banyak sumber daya manusia tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu :

1. Kemajuan Teknologi yang bersifat Netral yaitu kemajuan teknologi yang terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kobinasi-kombinasi input yang sama.

2. Kemajuan Teknologi yang bersifat Hemat Tenaga Kerja (Labor Saving) yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.

3. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal (capital saving) yaitu teknologi yang sangat jarang terjadi karena hampir semua penelitian ilmiah dan perkembangan teknologi yang dilakukan di negara maju adalah bertujuan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modal. Tetapi untuk negara-negara yang mempunyai tenaga kerja yang melimpah seperti NSB pada umumnya maka kemajuan teknologi yang bersifat hemat modal sangat dibutuhkan.

KEMISKINAN

Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta keterampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikandalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah.

Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung mapun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemuduran pada aspek lainnya.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditumbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakart pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Ukuran Kemiskinan

Ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Konsep ini dimaksud untuk menetukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menetukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara dan bernbagai faktor ekonomi lainnya.

United Research Institute for Social Development (URISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu :

1.        Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan.

2.        Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang dan rekreasi serta ketenangan hidup.

3.        Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dpaat dikategorikan selalu miskin.

Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM) dan tingkat kesejahteraan. Pada publikasi UN (1961) yang bberjudul International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan social, sandang, rekreasi dan kebebasan.

PENOLAKAN DAN REVISI APBN

Selasa, 5 Januari 2010, 11:25:40 WIB

Presiden Serahkan DIPA APBN 2010 Sebesar Rp 1.047,7 Triliun

Presiden SBY menyerahkan DIPA kepada para menteri, pimpinan lembaga negara dan kepada 33 gubernur se Indonesia, di Istana Negara, hari Selasa (5/1) pagi. (foto: abror/presidensby.info)

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono hari Selasa (5/1) pagi di Istana Negara menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 kepada para menteri, pimpinan lembaga negara dan kepada 33 gubernur se Indonesia. Presiden dalam arahannya mengajak agar para penerima DIPA dapat meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan dan akuntabel, serta beriorentasi pada hasil yang efesien dan dapat dipertanggung jawabkan .

”Dengan telah diserahkan DIPA tahun 2010 pada hari ini, sekali lagi saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan agar segera melaksanakan program kerja tahun 2010. Dapat saya sampaikan bahwa berbagai peraturan mengenai pencairan dana kebijakan pengadaan barang dan jasa telah tersedia. Dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk menunda pelaksanaan anggaran,” tambanya.

”Seluruh dana belanja kita dalam APBN 2010 direncanakan berjumlah Rp 1.047,7 triliun. Sebanyak 17 setengah persen terhadap PDB jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja APBNP tahun 2009 yang sebesar Rp 954 triliun,” jelas SBY. Ditambahkan, APBN tahun 2010 disusun dalam masa transisi pemerintahan. "APBN tahun 2010 dipersiapkan dan disetujui oleh pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu pertama, bersama dengan DPR RI masa bakti 2004 – 2009, yang diamanatkan kepada pemerintahan KIB ke II. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2010 adalah, Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharan Kesejahteraan Rakyat,” kata SBY.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengucapkan terimah kasih kepada para menteri dan ketua lembaga atas upaya kerjasama dalam melaksanakan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, sehingga penyelesaian daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2010 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. ”Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi pelaksanaan APBN tahun 2010, karena kita dapat segera memulai langkah-langkah pelaksnaan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik serta program pembangunan,” pungkas SBY. (win)

PERPRES RINCIAN APBN 2010

Rabu, 16 Desember 2009 10:18

Jakarta, Budget Info -- Sebagai pelaksanaan sistem penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, setelah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 ditetapkan, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Tahun Anggaran 2010. Rincian ABPP Tahun 2010 disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Semoga Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 dan Lampirannya ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu acuan bagi Kementerian Negara / Lembaga, DPR, DPRD, aparat pemeriksa serta pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya

Presiden: Desain APBN 2010 Tetap Pemulihan Ekonomi

Kamis, 30 Juli 2009 15:06 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 tetap fokus pada upaya pemulihan ekonomi terkait krisis keuangan global.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi dengan para gubernur, menteri dan sejumlah kepala lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Kamis, dengan menggunakan teknologi telewicara.

"Design RAPBN 2010 tetap pada pemulihan ekonomi, jadi politik APBN pemerintah adalah kebijakan fiskal dengan titik berat pada upaya pemulihan ekonomi," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan, saat penyampaian nota keuangan di hadapan DPR pada Sidang Paripurna yang berlangsung pada 3 Agustus mendatang, postur APBN 2010 akan disampaikan.

"Apa yang sudah kita lakukan pada waktu lalu dengan adanya stimulus sebesar Rp70 triliun akan kita lakukan lagi waktu mendatang sehingga kita harus siap untuk defisit anggaran sebesar 1,6 persen," katanya.

Presiden mengatakan defisit sebesar 1,6 persen itu masih tergolong wajar dan kecil bila dibandingkan dengan defisit anggaran sejumlah negara lainnya yang juga tengah menghadapi krisis keuangan global.

Terkait hal tersebut, Presiden mengingatkan kepada masing-masing kepala daerah untuk bersama-sama pemerintah pusat tidak terlambat dalam membelanjakan anggaran, khususnya belanja produktif sehingga ekonomi dapat terus berputar.

"Stimulus yang turun ke daerah juga jangan sampai terlambat. Bila terlambat tentu akan menghambat," tegasnya.

Presiden Yudhoyono mengingatkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan indikator yang membaik, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan juga peningkatan indeks harga saham gabungan di bursa Indonesia.

Karena itu, Kepala Negara minta kepala daerah untuk terus menjalankan tujuh prioritas pemerintah dalam menghadapi krisis seperti menjaga sektor riil, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga dan terus menjaga ketersediaan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu belanja pemerintah khususnya belanja produktif di luar belanja rutin harus tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tetap menggerakkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Presiden juga mengingatkan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota agar terus menggalakkan investasi termasuk mendorong investor dalam negeri.

"Terakhir, terus lakukan program pro-rakyat karena warga miskin harus terus dilindungi," ungkap Kepala Negara.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Presiden, adalah setiap daerah harus menyiapkan langkah ketahanan pangan terkait ancaman gelombang El Nino

Presiden : Belanja APBN 2010 Akan Capai Lebih Rp 1.000 Triliun

Senin, 03 Agustus 2009 | 12:06 WIB

Jakarta - Pemerintah merencanakan anggaran belanja tahun 2010 mencapai Rp 1.009,5 triliun, atau naik Rp 3,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2009. Ini berarti angka tertinggi anggaran belanja pemerintah selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang sejak tahun 2009 telah meningkatkan angka belanja tahunan pemerintah mencapai poin diatas 1.000 triliun. Angka tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Sedangkan proyeksi pendapatan negara dan hibah direncanakan akan mencapai Rp 911,5 triliun atau meningkat Rp 38,8 triliun dari proyeksi pendapatan dalam APBN 2009.

Dengan demikian, defisit anggaran tahun 2010 direncanakan mencapai Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari product domestic bruto (PDB). Jumlah ini mengalami penurunan sampai sebesar Rp 35 triliun jika dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam perubahan RAPBN 2009 sebesar Rp 133 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

Demikian disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 dalam sidang Paripurna Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/8) hari ini pukul 10.00 WIB. Sidang berlangsung dalam penjagaan ketat, sementara itu diluar gedung, sejumlah mahasiswa tampak demontrasi menuntut APBN 2010 berpihak kepada rakyat.

Krisis ekonomi global dipandang akan masih menjadi kendala dalam laju pembangunan tahun depan.

Pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan dapat mencapai angka sekitar 5 persen. Dengan tingkat inflasi 5 persen.

Indikator-indikator ekonomi lain, pada tahun anggaran 2010, pemerintah mengharapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar rata-rata ada pada angka Rp 10.000/dollar AS. Suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) tiga bulan rata-rata 6,5 persen. Harga minyak mentah ditetapkan 60 dollar AS per barrel serta lifting minyak mentah mencapai 965.000 barrel per hari. "Dalam suasana ekonomi dunia yang masih belum stabil, risiko terjadinya perubahan berbagai asumsi makro pada tahun depan harus kita antisipasi dengan menyiapkan berbagai kontigensi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terhadap sektor pendapatan, pemerintah menargetkan penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sampai Rp 729,2 triliun, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 180,9 triliun.

Sedangkan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 699,7 triliun, akan diposkan untuk anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 327,6 triliun, alokasi anggaran Departemen Pendidikan sebesar Rp 51,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Pertahanan sebesar Rp 40,7 triliun, dan alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum Rp 34,3 triliun. Alokasi anggaran Departemen Agama Rp 26 triliun, alokasi anggaran Departemen Kesehatan Rp 20,8 triliun, alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp16 triliun, dan alokasi anggaran Kepolisian Negara Rp 25,8 triliun.

	APBN 2010 Berbasis Kinerja 03/08/2009 Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 144,4 triliun untuk tahun 2010. Angka ini berarti 14,3 % dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. “Dibanding subsidi tahun sebelumnya, alokasi subsidi pada anggaran tahun 2010 ini lebih rendah seiring dengan menurunnya harga minyak dunia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (3/8). Selain Menkeu, hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H Paskah Suzetta, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasition, dalam jumpa pers untuk memperjelas pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Rapat Paripurna DPR. Lebih jauh, Menkeu yang juga PLT Menko Perekonomian memaparkan latar belakang penyusunan RAPBN 2010 yang dinilai sangat unik. Berdasarkan UU No.17/2008, RAPBN 2010 di susun oleh pemerintah yang akan segera berakhir masa jabatannya. Setelah mendapat persetujuan DPR, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2009. “Ini adalah siklus kedua karena sebelumnya tahun 2004-2005, hal yang sama juga dilakukan pemerintahan Ibu Megawati ke pemerintahan hasil pemilu 2004 Pak SBY. Jadi ini tradisi mengulang kedua, namun landasan hukumnya semakin diperkuat dengan disahkannya UU 17/2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata Ibu Sri Mulyani. Kata Ibu Sri Mulyani, landasan yang dijadikan referensi untuk penyusunan APBN 2010 didasarkan pada situasi ekonomi makro dan proyeksi 2010 baik dari sisi perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia. “Seperti dikatakan Bapak Presiden, mulai 2010, akan dilaksanakan anggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Ini yang akan menjadi road map atau peta jalan yang akan menuntun pemerintahan 2009-2014 dalam menyusun APBN yang akan datang,” tambah Bu Sri Mulyani. Akibat krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara negatif. Kontraksi awal mulai terlihat di akhir 2008, ditandai dengan kepanikan akibat kebangkrutan lembaga ekonomi dan keuangan skala dunia. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia yang di awal krisis melonjak sangat tinggi di luar prediksi. Namun demikian, di tengah kondisi krisis global, pemerintah tetap berupaya untuk menggerakkan sektor riil yang menggairahkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 % dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %. Dalam kesempatan tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta juga menjelaskan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, potensi pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga 8% dengan jumlah sebanyak 9,29 juta orang. “Pertumbuhan 5% di tahun 2010 akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 %. Jumlah penganggur diperkirakan 9,29 juta orang. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja diperkirakan sebesar 1,7 juta orang, sedang kesempatan kerja mencapai angka 1,87 juta,” tutur Pak Paskah Suzetta. (Humas)
Anggaran Pendidikan APBN 2010 Rp195,6 Triliun

25-06-2009

JAKARTA--MI: Pemerintah merencanakan anggaran pendidikan dalam APBN 2010 mencapai Rp195,6 triliun.  Pagu indikatif anggaran 2010 tersebut terdiri atas komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat Rp82,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp113,1 triliun, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, di Jakarta, Rabu (24/6). Menurut Mendiknas, dari rencana anggaran pendidikan tersebut sekitar 54 persen lebih atau sekitar Rp113,109 triliun diperuntukkan pendukung program wajib belajar sembilan tahun secara gratis. "Rencana anggaran pendidikan 2010 itu mengalami penyusutan dibanding 2009 sebanyak Rp207,4 triliun," katanya. Dana anggaran melalui transfer daerah, antara lain terbesar dana alokasi umum (DAU) pendidikan untuk membayar gaji guru mencapai Rp93,31 triliun, dana alokasi khusus Rp9,33 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp423,2 miliar. Anggaran tambahan DAU dan dana otonomi khusus pendidikan masing-masing sebesar Rp7,94 triliun dan Rp2,1 triliun. Dana untuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencapai 57,5 triliun dan Departemen Agama Rp22 triliun. (Ant/OL-04) susunan foktur apbm 2010

JAKARTA – Departemen Keuangan menegaskan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2010 berdasarkan 3 pokok besaran untuk mendukung pembiayaan selama tahun 2010.  Demikian keterangan resmi Depkeu, di Jakarta, sore ini.

Pertama, pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp949,7 triliun, atau mengalami kenaikan 9,05% dari APBN-P 2009. Kenaikan pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.  Kedua, total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5% terhadap produk domestik bruto/PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7% dari APBN-P 2009.

Belanja pemerintah pusat selama 2010 direncanakan sebesar Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9% dari APBNP 2009. Sementara itu, pada 2010, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1 triliun atau 4,2 persen dari APBN-P 2009.

Ketiga, defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6% terhadap PDB), dan keempat pembiayaan defisit, untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan pembiayaan defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Pembiayaan anggaran dalam negeri pada 2010 tersebut didominasi oleh pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan dari luar negeri (netto) diperkirakan sebesar negatif Rp9,9 triliun. Rp 213 Triliun dari APBN 2010 untuk Sektor Pendidikan

1

TANGERANG, KOMPAS.com  - Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan, tahun depan pemerintah mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 213 triliun untuk sektor pendidikan.

"APBN tahun 2010 sekitar Rp 1.100 triliun, dan 20 persennya atau sekitar Rp 213 triliun disalurkan bagi sektor pendidikan," ujar Jazuli di Tangerang, Kamis (8/10).

Menurut Jazuli, dana Rp 213 triliun dari APBN tahun 2010 digunakan untuk membenahi mutu pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. "Sebanyak 100 persen dana itu khusus digunakan untuk peningkatan pendidikan dan 60 persen untuk mutu dan sarana prasarana," kata Jazuli.

Anggaran pendidikan juga ditambah dengan dana alokasi khusus (DAK) kepada seluruh sekolah di Indonesia dari pemerintah tahun depan.

Adapun, kata Jazuli, dana pendidikan selain di salurkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyalurkan dana bantuan untuk pendidikan di wilayahnya masing-masing.

"Bantuan dana dari APBD pemerintah daerah harus juga dikucurkan guna peningkatan pendidikan, tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja," jelasnya.

Dana Rp 213 triliun diberikan bagi seluruh sekolah baik di provinsi, kota, kabupaten, daerah pemekaran baru, serta sekolah di wilayah pelosok yang sulit dijangkau. 

Menurut anggota DPR-RI yang baru dilantik itu, dana sebesar itu belum dipastikan berapa anggaran yang disalurkan untuk satu daerah, termasuk bagi delapan wilayah kota/kabupaten di Propinsi Banten.

Selain itu dikatakan Jazuli, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sampai kini belum memiliki data valid berapa jumlah kerusakan seluruh sekolah di Indonesia.

"Depdiknas tidak punya rekap yang pasti jumlah sekolah di Indonesia yang rusak, padahal data tersebut diperlukan untuk menyalurkan bantuan,"ungkap Jazul

APBN 2005-2010

 http://heleninfo.wordpress.com/2011/02/15/apbn-2005-2010/